Langkah ini merupakan bagian dari sanksi Eropa yang lebih luas terhadap Moskow sejak awal invasi pada 2022. Brussel menyatakan bahwa aturan visa yang lebih ketat diperlukan agar warga Rusia dapat lebih sering dipantau dan untuk memperoleh kontrol yang lebih baik mengenai siapa yang mendapatkan akses ke wilayah Schengen.
Menurut pejabat UE, ada kekhawatiran yang meningkat tentang spionase, sabotase, dan kampanye disinformasi yang dipimpin dari Rusia. Penggunaan migrasi ilegal dan gangguan terhadap infrastruktur Eropa (seperti ruang udara dan kereta api) juga disebut sebagai alasan penguatan kebijakan ini.
Pengecualian tetap berlaku untuk kelompok-kelompok tertentu, termasuk anggota keluarga warga UE atau warga Rusia yang tinggal secara legal, personel transportasi, pembangkang, jurnalis independen, dan pembela hak asasi manusia. Untuk mereka, negara-negara UE masih dapat mengeluarkan visa berganda dengan masa berlaku terbatas hingga satu tahun.
Aturan baru ini tidak berlaku surut. Visa yang sudah ada tetap berlaku dan warga Rusia yang memiliki kewarganegaraan UE atau izin tinggal sah tidak akan terpengaruh oleh perubahan ini. Jumlah visa yang diterbitkan juga sudah menurun tajam dalam beberapa tahun terakhir—dari sekitar empat juta per tahun sebelum perang menjadi sekitar setengah juta.
Kepala kebijakan luar negeri UE, Kaja Kallas, membela keputusan tersebut dengan mengatakan bahwa "bepergian ke UE adalah hak istimewa, bukan hak." Menurutnya, kebijakan baru ini mencerminkan realitas yang berubah dalam hal keamanan di Eropa.
Moskow menanggapi dengan keras. Juru bicara Maria Zakharova menuduh Brussel melakukan diskriminasi dan mengklaim bahwa langkah ini "memperkenankan migran ilegal dibandingkan turis Rusia yang taat hukum." Dia menyebut Kallas sebagai "seseorang dengan kecerdasan langka" dan mengumumkan bahwa Rusia sedang mempertimbangkan tindakan balasan.