Menurut sebuah laporan yang didukung luas oleh Parlemen Eropa, pemerintahan APK Turki saat ini menunjukkan kemunduran serius terhadap norma-norma demokrasi. Penindasan terhadap demonstran damai dan lawan politik, seperti walikota Istanbul yang populer, Ekrem İmamoğlu, menjadi perhatian. Parlemen melihat tindakan ini sebagai upaya untuk memanipulasi arena politik.
Kriteria UE untuk keanggotaan, termasuk demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum, menurut Parlemen Eropa tidak dapat dinegosiasikan. Ankara tidak memenuhi kriteria tersebut, sehingga menghalangi kelanjutan pembicaraan. Provokasi seperti kunjungan Erdogan ke bagian utara Siprus yang diduduki juga merusak hubungan dengan negara-negara anggota UE.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan mengunjungi wilayah utara Siprus pada Juli 2021, yang dipandang oleh lembaga-lembaga Eropa sebagai provokasi terhadap wilayah selatan yang diakui secara internasional. Pemimpin bagian Turki, Ersin Tatar, menyebut laporan Parlemen Eropa dalam Cyprus Mail sebagai "dokumen yang bias" yang tidak mempertimbangkan realitas di pulau tersebut.
Namun Parlemen Eropa tidak ingin menutup pintu sepenuhnya. Banyak warga Turki, terutama generasi muda, tetap sangat pro-Eropa. Dukungan sosial ini menjadi alasan untuk tidak menghentikan proses keanggotaan secara permanen, meskipun pembicaraan saat ini dibekukan.
Turki telah bernegosiasi sejak 2005 untuk bergabung dengan UE. Kondisi dalam negeri yang memburuk belakangan ini membuat pembicaraan tersebut secara formal dibekukan. Para anggota parlemen Eropa menekankan bahwa hanya reformasi di Ankara yang dapat memulai kembali proses tersebut. Hal ini terlihat dari dukungan luas terhadap laporan di Parlemen.
Selain kekhawatiran, ada juga pengakuan terhadap peran strategis Turki. Sebagai anggota NATO dan mitra di kawasan Laut Hitam, Timur Tengah, dan sekitar Ukraina, negara ini memegang peran kunci. Oleh karena itu, Parlemen ingin mempertahankan dialog politik dan memperdalam kerja sama.
Kerja sama ini dapat difokuskan pada kepentingan bersama seperti kebijakan iklim, keamanan energi, pemberantasan terorisme, dan migrasi. Pada saat yang sama, menurut laporan, UE harus tetap tegas pada nilai-nilai inti dan tidak mengorbankan prinsip-prinsip mendasar.
Parlemen Eropa liberal asal Belanda Malik Azmani (VVD) menyebut kerja sama dengan Turki sebagai kebutuhan strategis, tetapi mengusulkan "strategi cerdas". Ini berarti memberi tekanan pada reformasi demokrasi sambil melanjutkan pembicaraan di bidang lain. Azmani adalah salah satu penyusun laporan tersebut.