Kesempatan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson untuk memenangkan pemilihan parlemen pada hari Kamis lebih besar dibandingkan peluang Partai Buruh atau LibDem. Namun itu bukan karena Partai Konservatif memiliki program pemilu yang menarik, melainkan karena sebagian besar warga Inggris sudah sangat muak dengan keributan tentang Brexit dan ingin segera mengakhirinya.
Selain itu, bagi sebagian besar warga Inggris tidak ada alternatif lain. Pertama, sosok pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn sangat kontroversial. Dia dibenci hampir oleh semua orang, bahkan oleh anggota partainya sendiri. Dia adalah politikus yang paling tidak disukai dalam satu abad terakhir. Selain itu, rencana Brexit dari Partai Buruh akan menyebabkan lebih banyak negosiasi dengan Brussels, mungkin terjadi penundaan selama dua atau tiga tahun, dan pemilih juga akan diberikan hak untuk memilihnya dalam sebuah referendum. Dengan demikian, Johnson berhasil dalam tujuannya: pemilu ini terutama soal Brexit, dan tolong segera diselesaikan...
Berbagai penelitian semakin menunjukkan bahwa pengorbanan kepastian ekonomi dari pasar tunggal Uni Eropa saat ini dengan ketidakpastian perjanjian perdagangan baru yang dibuat Inggris sendiri berakibat buruk bagi ekonomi Inggris. Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Namun tampaknya sebagian besar pemilih menerimanya begitu saja.
Masa depan tampaknya cerah bagi Perdana Menteri Inggris. Partai Konservatif-nya memimpin jauh dalam survei dan bahkan dapat memperoleh 359 kursi dari 650 kursi. Partai oposisi terbesar, Partai Buruh, diperkirakan hanya mendapatkan 211 kursi. Jika Johnson memenangkan pemilihan, dia ingin segera, sebelum akhir Januari, mendapatkan persetujuan parlemen atas kesepakatan Brexit-nya. Apakah Parlemen Eropa di Strasbourg akhirnya akan menyetujuinya, itu cerita lain. Kita harus menunggu dulu.
Namun, kemungkinan Johnson belum terlalu percaya diri. Pendahulunya Theresa May pada 2017 terlalu ambisius dengan pemilu dini. Kala itu, Partai Konservatif juga unggul dalam survei, namun kehilangan mayoritas parlemen mereka. Ada kemungkinan tidak ada partai yang meraih mayoritas. Itu terjadi pada 2017 dan juga pada 2010, saat Partai Konservatif membentuk koalisi dengan LibDem.
Kali ini sangat diragukan apakah Johnson dapat meminta dukungan dari partai besar lainnya. Baik Partai Nasionalis Skotlandia (SNP) maupun LibDem, partai ketiga dan keempat di negara itu, anti-Brexit dan anti-Tory.
Partai Buruh tampak memiliki peluang lebih baik dalam parlemen yang terbagi untuk membentuk pemerintahan toleransi. Nasionalis Skotlandia mau mendukung pemerintahan Partai Buruh dengan beberapa syarat. Sebagai gantinya, harus ada referendum baru tentang kemerdekaan Skotlandia. Bekerja sama dengan LibDem kemungkinan lebih sulit, karena pemimpin partai Jo Swinson jelas-jelas tidak ingin pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn menjadi perdana menteri.
Menurut seorang analis dari Financial Times, jangan lupa bahwa saat ini tidak ada mayoritas di Inggris yang mendukung satu pandangan. Mereka tahu apa yang tidak mereka inginkan, tetapi tidak tahu apa yang mereka inginkan. Pria dan wanita di jalanan sama terbelahnya dengan parlemen, dan membagi negara hanya menjadi 'Leavers' dan 'Remainers' adalah penyederhanaan yang semakin tidak bisa dipertahankan.
Dengan begitu, bagi sebagian besar pemilih, pemilu ini lebih tentang perasaan, opini, kesan, dan prasangka, daripada fakta, kepastian, dan kelayakan.