Putusan ini merupakan kekalahan sensitif bagi pemerintah Italia dan rencananya menempatkan pencari suaka di Albania.
Italia tahun lalu ingin menampung sementara pencari suaka yang ditolak di kamp penampungan di wilayah Albania, sementara prosedur mereka akan diproses di Italia. Pendekatan ini menurut Pengadilan Eropa bertentangan dengan aturan Uni Eropa. Pengadilan menekankan bahwa hanya institusi Uni Eropa yang bisa menentukan negara ketiga mana yang dianggap aman.
Putusan Pengadilan ini merupakan konsekuensi langsung dari kritik terhadap rencana Italia untuk memproses migran dengan tinggal sementara di Albania. Kesepakatan ini dipresentasikan oleh Italia sebagai cara inovatif untuk meringankan tekanan pada sistem penampungan mereka sendiri. Namun menurut Pengadilan, Italia tidak boleh secara mandiri memutuskan bahwa Albania adalah negara ketiga yang aman.
Putusan ini menegaskan batasan bagi pemerintah nasional yang ingin menangani migrasi di luar UE. Negara-negara hanya boleh mengirim kembali migran ke negara yang memenuhi standar UE yang jelas dalam hal keamanan, hak asasi manusia, dan fasilitas penampungan. Membuat daftar sendiri negara yang disebut aman tidak diperbolehkan lagi.
Perdebatan seputar rencana Italia terjadi di tengah terus berdatangan pencari suaka yang melalui Laut Mediterania menuju wilayah Eropa. Terutama Italia yang menghadapi banyak orang yang datang dengan perahu reyot yang dioperasikan oleh penyelundup manusia dari Afrika Utara.
Sementara itu, kebijakan suaka Eropa telah menjadi sasaran kritik selama bertahun-tahun. Negara-negara UE masih belum sepakat mengenai kebijakan bersama, antara lain karena ketidaksepakatan tentang pembagian pencari suaka. Beberapa negara secara struktural menolak menerima migran atau berkontribusi pada redistribusi antar negara UE.
Putusan Pengadilan Eropa meningkatkan tekanan pada lembaga-lembaga Eropa untuk merumuskan aturan yang jelas dan bersama. Solusi nasional, seperti kesepakatan antara Italia dan Albania, dibatasi oleh Pengadilan. Dengan demikian, negara-negara tidak bisa menghindari tanggung jawab bersama.
Namun, perbedaan pendapat di dalam UE masih besar. Dalam perdebatan publik, ketegangan tumbuh antara negara yang menuntut solidaritas lebih dan negara yang mempertahankan perbatasan nasional mereka. Upaya mencapai pakta migrasi UE secara menyeluruh berjalan lambat dan sering terhambat oleh blokade dari pemerintah individu.