Di negara tetangga Belanda, pemerintahan ekstrem kanan PVV runtuh karena perdebatan tentang apakah pengawasan perbatasan harus diperketat untuk menolak kedatangan orang asing.
Tiga pengungsi Somalia tersebut pada bulan Mei saat tiba di stasiun kereta Frankfurt an der Oder menghadap penolakan dari polisi perbatasan Jerman dan dikirim kembali ke Polandia tanpa proses permohonan suaka mereka di Jerman. Pengadilan menilai tindakan ini bertentangan dengan Peraturan Dublin Eropa. Hukum Uni Eropa mengatur bahwa negara-negara UE harus mengizinkan orang asing mengajukan suaka jika mereka tidak mengancam ketertiban umum.
Putusan tersebut menjadi kemunduran bagi kebijakan migrasi pemerintahan Merz. Tak lama setelah menjabat, Merz mengumumkan bahwa Jerman akan menerapkan kebijakan penerimaan yang lebih ketat, di bawah tekanan dari partai anti-immigrasi Alternative für Deutschland (AfD). Pada Mei telah diterbitkan perintah untuk menolak migran tanpa izin, termasuk para pengungsi di perbatasan.
Menteri Dalam Negeri Jerman, Alexander Dobrindt, membela kebijakan lebih ketat itu meski ada putusan pengadilan dan menyatakan pemerintah akan terus menolak orang di perbatasan dengan tetap mengikuti kerangka hukum Uni Eropa. Hal ini diperkirakan akan menimbulkan lebih banyak perkara hukum.
Para kritikus, termasuk partai oposisi De Groenen dan organisasi HAM Pro Asyl, menilai putusan pengadilan tersebut menegaskan bahwa kebijakan migrasi baru tersebut bertentangan dengan hukum Uni Eropa.
Putusan ini juga memiliki implikasi luas bagi negara-negara UE lainnya. Hal ini menegaskan bahwa langkah nasional yang menolak akses pengungsi harus sesuai dengan kebijakan suaka Eropa, sebagaimana diatur dalam peraturan Dublin. Ini dapat berdampak pada negara-negara yang mempertimbangkan atau telah menerapkan langkah serupa.
Di Belanda, rencana undang-undang suaka yang lebih ketat pekan ini memicu ketegangan politik dalam koalisi. Pemerintahan ekstrem kanan yang dipimpin oleh ketua partai PVV Geert Wilders runtuh pada Selasa setelah tiga mitra koalisinya menolak untuk memperketat undang-undang suaka yang sudah disepakati namun belum diberlakukan tersebut.
Seperti sebelumnya di Jerman dengan CDU yang di bawah tekanan munculnya AfD yang ekstrem kanan, di Belanda partai konservatif kanan VVD juga mengencangkan sikap anti-migran mereka di bawah tekanan pertumbuhan PVV Wilders. Para penentang menyoroti keterbatasan hukum yang muncul dari hukum Uni Eropa dan putusan Jerman baru-baru ini. Di lingkaran politik Belanda kini dibicarakan kemungkinan pemilu baru pada musim gugur mendatang.
Pemerintah Jerman kini menghadapi tantangan menyesuaikan kebijakan migrasinya dengan aturan Eropa. Sementara itu, tekanan dari kekuatan politik domestik seperti AfD tetap ada untuk menerapkan kebijakan migrasi yang lebih ketat. Dalam kampanye pemilu mendatang di Belanda, hal ini juga akan kembali menjadi isu yang penting.