Green Deal Eropa sejak 2020 menjadi dasar dari upaya ini dan telah memberikan keuntungan besar di bidang energi dan lingkungan. Namun baru-baru ini, oposisi politik dan skeptisisme iklim semakin kuat, yang tercermin dalam hasil pemilihan Parlemen Eropa baru-baru ini.
Meskipun perubahan iklim tetap menjadi isu, kekhawatiran ekonomi dan masalah keamanan kini mendapatkan prioritas. Lanskap politik yang berkembang di Parlemen Eropa dapat berdampak pada kebijakan iklim
Pemilu sebelumnya pada 2019 menghasilkan kebijakan ramah iklim yang kuat di bawah kepemimpinan Presiden Komisi Ursula von der Leyen. Meski dorongan hijau sebelumnya kuat, sekarang kebijakan iklim UE menghadapi pemulihan ekonomi yang lambat, inflasi yang terus berlanjut, dan kenaikan biaya energi, yang diperparah oleh invasi Rusia ke Ukraina.
Kondisi ini memicu protes dan penolakan termasuk seruan untuk "jeda" aturan lingkungan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron. Di Jerman, pemulihan ekonomi yang lambat menyebabkan pembatasan pada langkah-langkah lingkungan yang terlalu drastis.
Pemilihan Parlemen Eropa terakhir menyebabkan kehilangan kursi signifikan bagi partai Hijau. Fraksi terbesar, Partai Rakyat Eropa (EVP) yang berhaluan tengah kanan, semakin menekankan pendekatan netral teknologi dalam banyak isu lingkungan dan iklim, yang sering bertentangan dengan partai Hijau dan Sosialis.
Melihat ke depan dalam arah kebijakan iklim, Sosialis dan Demokrat (S&D) serta kelompok liberal Renew Europe akan tetap mendukung Green Deal, meski dengan penekanan berbeda pada keadilan sosial dan pelaksanaan pragmatis. Sebaliknya, kelompok konservatif dan sayap kanan ekstrem seperti Konservatif dan Reformis Eropa (ECR) serta Identitas dan Demokrasi (ID) menolak Green Deal.
Distribusi kursi baru yang lebih kanan di parlemen dapat memicu koalisi konservatif yang lebih kuat, namun partai Hijau dan kiri masih dapat memainkan peran dalam mempertahankan kebijakan iklim UE. Meski agenda hijau menghadapi tantangan, kecil kemungkinannya Strasbourg akan membongkar Green Deal, terutama jika Von der Leyen tetap menjadi ketua Komisi Eropa.
Meninggalkan transisi hijau akan menjadi kesalahan strategis bagi para pembuat kebijakan Eropa. Meski ada prioritas yang bersaing, krisis iklim tetap mendesak, dengan pemanasan di Eropa dua kali lebih cepat dibandingkan rata-rata global.