Perdana Menteri Belanda Mark Rutte akan meminta Komisi Eropa minggu ini mengambil tindakan terhadap Polandia. Dia ingin Uni Eropa tidak segera menyetujui rencana pemulihan corona Polandia senilai 36 miliar euro. Dengan demikian, subsidi pemulihan dari Eropa juga belum boleh dicairkan.
Pemerintahan konservatif nasionalis PiS di Polandia sudah lama berseteru dengan Uni Eropa terkait reformasi yang menurut Brussel melemahkan demokrasi dan negara hukum. Negara-negara UE terkejut ketika baru-baru ini Mahkamah Konstitusi Polandia memutuskan bahwa hukum Polandia terkadang lebih utama daripada hukum Eropa.
Perdana Menteri Polandia Morawiecki secara pribadi datang ke Parlemen Eropa untuk berdebat mengenai hal ini. Ketua Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, mengatakan bahwa 'sedang dipelajari' tindakan apa yang bisa diambil terhadap Polandia. Namun dia juga menyatakan bahwa tindakan tersebut belum akan diambil sekarang. Banyak anggota parlemen Eropa sangat tidak puas dengan hal itu.
Kesanggahan Polandia bahwa beberapa aturan Eropa tidak lebih tinggi daripada aturan Polandia dipandang sangat serius oleh Komisioner UE dan politisi UE. Jika hal ini dibiarkan, Uni Eropa bisa semakin terpecah. Mayoritas Parlemen Eropa setuju dengan pandangan ini. Bahkan sudah muncul perbandingan dengan Britania yang dengan sikap anti-UE mereka akhirnya melepaskan negaranya dari UE.
Perdana Menteri Morawiecki menanggapi kritik itu dan berbicara kepada parlemen di Strasbourg Selasa pagi. Dalam sebuah surat terbuka kepada para kepala pemerintahan rekannya pada Senin, dia memberikan peringatan awal. Bukan dia, melainkan para lawannya yang mempertaruhkan masa depan UE, tegasnya.
Parlemen Eropa akan memberikan suara pada Kamis tentang sebuah resolusi yang menyerukan Komisi dan negara-negara UE untuk mengambil langkah tegas selama pemerintahan Polandia menolak mengikuti keputusan Pengadilan Eropa.
Parlemen Eropa menyerukan agar dana pemulihan untuk Polandia tidak disetujui, dana UE dihentikan, dan prosedur Pasal 7 dilanjutkan, yang dapat mencabut hak suara pemerintahan Polandia. Mayoritas Parlemen Eropa kemungkinan besar akan mendukung resolusi tersebut.