Uni Eropa juga dalam beberapa pekan terakhir telah memperingatkan otoritas Georgia secara sia-sia untuk tidak mengesahkan undang-undang yang dianggap pro-Rusia tersebut. Undang-undang itu dapat melemahkan aspirasi Tbilisi untuk bergabung dengan UE. Georgia dijadwalkan memulai negosiasi keanggotaan dengan Brussel.
Meski begitu, partai penguasa Georgia Dream menyetujui undang-undang tersebut minggu lalu. Puluhan ribu pengunjuk rasa khawatir negara bekas republik Soviet ini akan menyimpang dari jalur pro-Barat dan kembali ke dalam pengaruh Rusia.
Berdasarkan survei opini terbaru, lebih dari tiga perempat penduduk menginginkan negara mereka menjadi anggota Uni Eropa dan NATO. "Hari ini saya telah memberikan veto terhadap undang-undang yang pada dasarnya adalah undang-undang Rusia dan bertentangan dengan konstitusi kita," kata Presiden Zourabichvili dalam pernyataan televisi. Undang-undang ini banyak kesamaan dengan peraturan Rusia yang digunakan untuk membungkam pendapat yang berbeda.
Brussel menyatakan bahwa langkah ini "tidak sesuai" dengan tujuan Georgia untuk menjadi anggota UE yang telah diabadikan dalam konstitusi negara itu. Presiden UE Charles Michel mengatakan veto presiden memberi "waktu untuk refleksi lebih lanjut." Ia mendesak parlemen untuk "memanfaatkan kesempatan ini dengan baik" agar Georgia tetap berada di jalur UE.
Georgia Dream memiliki cukup kursi di parlemen untuk menolak veto tersebut. Perdana Menteri Irakli Kobakhidze mengatakan partainya siap mempertimbangkan perubahan undang-undang. Namun, presiden—yang memiliki hubungan tegang dengan partai yang berkuasa—menolak "negosiasi palsu, artifisial, dan menyesatkan" dengan Georgia Dream.
Undang-undang "Rusia" yang kontroversial mengharuskan organisasi dan media yang menerima lebih dari dua puluh persen pendanaan dari luar negeri untuk mendaftar sebagai lembaga yang "mengejar kepentingan kekuatan asing."