Protes ini menargetkan apa yang disebut 'Loi Descrozaille' atau 'Egalim 3' yang disahkan oleh parlemen Prancis awal tahun ini. "Undang-undang itu menghambat pengecer dan grosir untuk mencari kondisi pembelian yang lebih baik di pasar internal Eropa," kata Christel Delberghe, direktur jenderal EuroCommerce.
Undang-undang yang diperbarui ini mencakup pengetatan kesepakatan antara produsen Prancis, perantara, supermarket, dan konsumen makanan. Dengan demikian, undang-undang ini menetapkan kesepakatan yang mengikat juga bagi sektor peternakan, pertanian, dan perkebunan Prancis, bukan hanya mengenai harga dan tarif, tetapi juga kualitas dan jumlah.
Dengan begitu, hubungan kekuatan dan praktik perdagangan dalam rantai pasokan makanan nasional Prancis lebih atau kurang dipertahankan. Undang-undang tersebut menetapkan aturan khusus terkait pembentukan harga, promosi, dan hubungan kontraktual antara berbagai pelaku industri makanan.
Organisasi perdagangan EuroCommerce secara khusus mengeluhkan fakta bahwa jaringan toko besar Eropa dibatasi kemampuannya untuk menawarkan diskon harga dan promosi kepada konsumen Prancis. Selain itu, mereka menghadapi hambatan dalam praktik pembelian mereka di seluruh Eropa.
Uni Eropa selama beberapa tahun terakhir telah mengizinkan sistem kesepakatan harga nasional Prancis (Egalim). Menurut kriteria Brussels, sistem ini hampir tidak menyebabkan gangguan pasar. Sekarang Brussels harus kembali mengajukan hal ini untuk penyelidikan mendalam.