Siprus memulai kepresidenan pada saat Uni Eropa menghadapi tantangan berat. Konflik internasional dan ketidakpastian geopolitik mendominasi agenda. Negara ini ingin secara aktif memberi arah pada peran UE di panggung dunia selama periode ini.
Ini adalah kali kedua Siprus menjalankan kepresidenan bergilir. Dalam empat belas tahun terakhir, konteks Eropa telah berubah secara signifikan. Di mana sebelumnya masalah ekonomi mendominasi, sekarang keamanan, konflik internasional, dan posisi politik menjadi pusat perhatian.
Presiden Nikos Christodoulides menegaskan bahwa Uni Eropa harus menjadi lebih kuat dan mandiri, namun sekaligus tetap terbuka untuk bekerja sama dengan bagian dunia lainnya. Keamanan dan pertahanan menjadi bagian penting dari agenda. Siprus ingin mendukung inisiatif yang memperkuat pertahanan Eropa dan meningkatkan kesiapan UE.
Perang di Ukraina memainkan peran sentral. Siprus ingin memastikan bahwa Ukraina tetap menjadi prioritas tinggi dalam agenda Eropa. Topik ini secara tegas dikaitkan dengan diskusi tentang keamanan, kebijakan luar negeri, dan masa depan Uni Eropa.
Perluasan UE juga mendapat perhatian. Siprus ingin kemajuan dalam proses aksesi dan melihat perluasan tidak hanya sebagai pilihan politik, tetapi juga sebagai bagian dari keamanan dan stabilitas yang lebih luas di Eropa.
Selain Ukraina, kepresidenan juga memfokuskan perhatian pada Timur Tengah. Siprus menekankan pentingnya penguatan hubungan dan kerja sama yang lebih baik antara UE dan negara-negara di wilayah tersebut, mengingat ketegangan yang terus berlanjut di sana.
Kepresidenan Siprus juga akan mengangkat kembali isu pendudukan Turki (sejak 1974) atas sebagian wilayah Siprus Utara. Selama puluhan tahun komunitas internasional telah berusaha (dengan sia-sia) membawa kedua negara ke meja perundingan. Baru-baru ini tampak ada kelonggaran sikap dari pihak Turki.