Uni Eropa sejauh ini mengalokasikan 58 miliar euro per tahun untuk mensubsidi pertanian. Pengeluaran tersebut mencapai sekitar sepertiga dari seluruh pengeluaran UE. Sejak bertahun-tahun, para pembuat kebijakan UE merasa iri dengan kemudahan mengeluarkan miliaran euro setiap tahun untuk Kebijakan Pertanian Bersama (GLB/CAP). Laporan mengenai penipuan dan penyalahgunaan kini memainkan peranan besar dalam diskusi mendatang mengenai revisi besar dana pertanian.
Subsidi pertanian di sebagian besar negara Eropa Tengah dan Timur jatuh ke tangan politisi yang mengutamakan kepentingan sendiri, merugikan para petani yang tanahnya menghilang. The New York Times baru-baru ini menyelidiki cara kerja sistem subsidi UE, dan surat kabar Belgia De Morgen menyusun spesifikasi berikut tentang bagaimana kelompok teman dekat Perdana Menteri Viktor Orbán di Hongaria berhasil meraup jutaan euro dari UE.
Bagaimana Perdana Menteri Hongaria Orbán menjalankan metode tersebut? Untuk memenuhi syarat mendapatkan subsidi Eropa, seseorang harus memiliki tanah. Jadi Orbán menjual ribuan hektar tanah negara kepada staf terdekat, keluarga, dan teman-temannya. Salah satu teman masa kecilnya dengan cara tersebut menjadi salah satu orang terkaya di Hongaria. Meskipun subsidi pertanian diperuntukkan bagi petani kecil, penelitian menunjukkan 80 persen dana berada di tangan 20 persen pemilik tanah. Petani yang mengkritik sistem ini secara sistematis kehilangan subsidi dan mendapatkan audit atau inspeksi lingkungan yang mencurigakan. Akibat intimidasi semacam itu, era komunis seolah tidak jauh.
Pada 2010, Orbán kembali mencalonkan diri sebagai perdana menteri dan berharap, melalui koalisi dengan pemimpin petani Angyan, mendapatkan suara dari para petani. Ia berhasil jauh melampaui target dan mengangkat Angyan sebagai sekretaris negara untuk Pengembangan Pedesaan.
Orbán menyewakan lahan besar kepada pendukung politiknya karena subsidi Eropa dibagikan berdasarkan luas lahan. Pemerintahan Orbán mulai pada 2011 menyewakan tanah publik. Walaupun dikatakan hanya petani lokal yang berhak, tanah tetap diberikan kepada pendukung Orbán yang membayar sewa sangat rendah.
Pada 2015, Orbán melangkah lebih jauh dengan menjual ratusan ribu hektar tanah negara kepada sekutu politik dan keluarganya. Dengan cara ini Orbán memperkuat kekuasaannya atas daerah pedesaan. Para pembeli pun dapat mengharapkan jutaan subsidi pertanian. Karena ketidakpuasan terhadap kebijakan tersebut, sekretaris negara mengundurkan diri dan kini menentang Orbán.
Uni Eropa paling tidak suka ikut campur dalam urusan politik dalam negeri yang sensitif dan biasanya mempercayai politisi nasional terpilih. Namun kenyataannya Eropa tidak memiliki instrumen yang cukup untuk campur tangan dalam situasi seperti itu. Pada 2015, setelah peringatan tentang praktik-praktik di Eropa Timur, Parlemen Eropa memesan laporan dari Transnational Institute di Amsterdam yang fokus pada perampasan lahan dan transaksi meragukan. Laporan itu mengungkap titik sakit yang sebagian besar sama dengan temuan dalam penyelidikan The New York Times saat ini.
Komisi Eropa menanggapi penyelidikan tersebut dengan menyatakantidak mentolerir penipuan dalam subsidi pertaniandan melakukan audit. Dalam laporan tahunan 2018 dari Badan Audit Eropa disebutkan tingkat kesalahan sebesar 2,4 persen untuk pengeluaran dana Eropa bagi pertanian dan pedesaan. Untuk pembayaran langsung kepada petani bahkan tidak ditemukan tingkat kesalahan.
Negara-negara anggota dan Parlemen Eropa saat ini sedang berunding mengenai pengeluaran hingga tahun 2027. Dalam kerangka tersebut, Komisi Eropa mengusulkan agar pencairan dana lebih terkait dengan manajemen yang baik dan penghormatan terhadap negara hukum. Komisi Eropa juga sangat mengharapkan peran Jaksa Pengadilan Eropa baru yang baru saja dilantik, yang mulai tahun depan dapat menuntut dan mengadili kecurangan menggunakan uang Eropa secara langsung.
Saat penghematan besar harus dilakukan dalam beberapa tahun ke depan (akibat keluar Inggris, atau karena kebijakan baru yang diinginkan), dan para kepala negara serta menteri paling banyak ingin mempertahankan kontribusi tahunan pada tingkat sekarang, maka bukan lagi pertanyaan apakah subsidi pertanian akan dikurangi, melainkan berapa banyak yang akan dipangkas.