Brussels memperingatkan bahwa jika diperlukan, mereka akan merespons dengan cepat dan tegas untuk membela otonomi regulasi mereka sendiri terhadap apa yang disebut sebagai "tindakan tidak adil".
Pemerintah nasional juga menyuarakan pendapat mereka. Presiden Prancis Macron menyebut tindakan itu sebagai intimidasi dan paksaan yang akan merusak kedaulatan digital Eropa. Selain itu, Kementerian Kehakiman Jerman dan para pemimpin Eropa lainnya menyatakan penolakan mereka terhadap langkah Amerika Serikat tersebut.
Amerika Serikat telah menolak akses ke AS untuk lima warga Eropa pekan lalu. Menurut Washington, mereka adalah orang-orang yang diduga telah menyensor pendapat Amerika secara online.
Langkah Amerika itu menargetkan lima orang yang aktif dalam keamanan internet, serta berjuang melawan ujaran kebencian dan disinformasi. Salah satunya adalah Thierry Breton, yang pernah menjabat sebagai Komisaris UE. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengumumkan larangan masuk tersebut.
Menurut Rubio, para pihak yang terlibat telah memimpin "usaha terorganisir" untuk memaksa platform Amerika menyensor, mencemooh, atau menindas pandangan tertentu. Ia menyebut mereka sebagai "aktivis radikal" dan organisasi yang menurutnya telah mendorong sensor asing. Pemerintah Amerika menyatakan tidak akan lagi menerima tindakan semacam itu.
Inti konflik ini adalah undang-undang digital Eropa. Khususnya Digital Service Act yang dilihat Washington sebagai alat yang mengarah pada sensor. Breton digambarkan oleh otoritas Amerika sebagai salah satu penggerak utama di balik aturan ini.
Komisi Eropa menegaskan bahwa kebebasan berekspresi adalah nilai fundamental dalam Uni Eropa. Pada saat yang sama, mereka menyatakan EU memiliki hak kedaulatan untuk mengatur pasar internalnya dan menetapkan aturan bagi platform online besar tanpa diskriminasi dan dalam kerangka demokratis.
Langkah Amerika Serikat dipandang di Eropa sebagai eskalasi yang jelas antara sekutu. Langkah selanjutnya belum jelas. Komisi Eropa mengatakan akan terus berkomunikasi dengan Amerika Serikat, tetapi tidak menutup kemungkinan mengambil langkah balasan.