Uni Eropa sedang memasuki fase baru dalam kebijakan melawan plastik sekali pakai. Fokusnya adalah mendorong daur ulang dan menyesuaikan aturan untuk mendukung ekonomi sirkular. Sementara itu, Prancis memilih untuk menunda pelarangan nasional terhadap gelas plastik sekali pakai karena alternatif yang ada masih belum memadai.
Di dalam UE, penanganan plastik sekali pakai telah menjadi agenda lingkungan penting selama beberapa tahun. Arahan yang disebut untuk plastik sekali pakai menargetkan sepuluh kelompok produk yang paling sering ditemukan di pantai-pantai Eropa. Produk tersebut merupakan sebagian besar dari sampah laut. Gelas minuman dan kemasan minuman secara eksplisit termasuk dalam pendekatan ini.
Arahan UE saat ini menggabungkan berbagai langkah. Beberapa produk tidak lagi boleh dipasarkan apabila alternatif berkelanjutan tersedia secara luas. Untuk produk lainnya, UE fokus pada pengurangan penggunaan dan produsen kemasan sekali pakai diminta bertanggung jawab sebagian (=membayar sebagian) atas pengumpulan dan pengelolaan limbah.
Salah satu bagian penting adalah botol plastik. Negara-negara UE harus bekerja menuju persentase pengumpulan yang tinggi, sementara produsen wajib menggunakan minimum porsi plastik daur ulang. Untuk botol PET ditetapkan 25 persen, meningkat menjadi 30 persen untuk seluruh botol minuman plastik pada tahun 2030.
Berdasarkan latar belakang ini, Komisi Eropa telah mengajukan usulan untuk memperlonggar aturan terkait plastik daur ulang. Termasuk di dalamnya adalah plastik yang diproses melalui daur ulang kimia yang boleh dihitung dalam angka pengumpulan. Komisi Eropa menyatakan bahwa ini dapat mendorong investasi dan memberikan kepastian hukum lebih bagi perusahaan.
Menurut Komisi, sektor daur ulang Eropa sedang tertekan, dengan pemanfaatan kapasitas rendah dan masalah keuangan. Dengan mengizinkan teknologi baru ini, mereka ingin meningkatkan kapasitas untuk penggunaan ulang dan mempercepat transisi menuju ekonomi sirkular. Sebelumnya, usulan serupa tidak mendapat dukungan, sehingga kini diubah.
Para pengkritik meragukan arah ini. Mereka menyoroti bahwa daur ulang kimia sering menggunakan campuran limbah dan plastik baru, sehingga ada risiko bahwa kadar daur ulang dalam produk tampak lebih tinggi dari kenyataannya. Mereka menyebut hal ini sebagai potensi greenwashing.
Sementara itu, di Prancis berlangsung perdebatan paralel. Pemerintah di Paris memutuskan untuk menunda larangan gelas plastik sekali pakai selama empat tahun menjadi tahun 2030. Evaluasi terkini menurut pemerintah menunjukkan bahwa secara teknis belum memungkinkan menghilangkan plastik sepenuhnya dari gelas untuk penggunaan umum.
Karena aturan UE mengenakan pajak pada penggunaan plastik kemasan yang berlebihan (gelas, botol, dll), penundaan larangan gelas di Prancis berarti Paris tidak membebankan pajak UE tersebut kepada industri, melainkan tetap membayar langsung ke Brussel.