Komisi Eropa mengonfirmasi bahwa sebagian pembayaran kedua dari Rencana Pemulihan dan Ketahanan sedang ditahan. Menurut Wakil Perdana Menteri Bulgaria, Tomislav Donchev, jumlahnya sekitar dua ratus juta euro.
Evaluasi dari Komisi menunjukkan bahwa Bulgaria telah memenuhi 58 dari 59 indikator reformasi dalam Dana Pemulihan. Satu-satunya yang belum lengkap adalah revisi Komisi Anti-Korupsi. Komisi Eropa menginginkan jaminan bahwa lembaga tersebut dapat berfungsi secara independen dan tidak politis.
Negara ini menjadi anggota UE pada tahun 2007, namun baru tahun ini diterima dalam negara-negara Schengen. Hal tersebut selama bertahun-tahun diblokir oleh Belanda. Tahun depan Bulgaria berencana bergabung dengan negara-negara euro.
Brussels secara resmi telah memberitahu Sofia melalui surat tentang penangguhan tersebut dan memberikan tenggat waktu satu bulan untuk merespons. Jika reformasi masih dianggap kurang setelah itu, pembayaran akan tetap dibekukan selama enam bulan lagi.
Pemerintah Bulgaria menegaskan bahwa keputusan ini semata-mata diambil atas dasar teknis. Sofia membantah bahwa penilaian Eropa terhadap dana tersebut terkait dengan penangkapan baru-baru ini terhadap Wali Kota Kotsev dari Kota Varna, yang dicurigai terlibat korupsi.
Pemerintah Bulgaria tetap optimis. Mereka berharap negara itu akan menerima 440 juta euro setelah reformasi peradilan selesai. Donchev menyatakan bahwa sebagian besar persyaratan sudah dipenuhi dan Bulgaria berada di jalur yang benar untuk pengajuan pembayaran ketiga.
Menteri Kehakiman Georgi Georgiev menyatakan bahwa negaranya “sangat siap” untuk menangani korupsi dan kejahatan terorganisir. Ia menyebutkan perubahan terkini dalam hukum pidana, termasuk langkah-langkah melawan pencucian uang dan kejahatan digital.
Namun menurut Transparency International, Bulgaria tetap menjadi negara UE paling korup. Dengan hanya 43 poin dalam Indeks Persepsi Korupsi, negara ini telah berada di posisi terbawah selama tujuh tahun. Meskipun ada beberapa perbaikan, kepercayaan terhadap peradilan dan transparansi di lembaga pemerintahan masih kurang.
Kekhawatiran dari Brussels diperkuat oleh perkembangan dalam negeri. Penangkapan wali kota Kotsev dan pengangkatan kontroversial Jaksa Agung Sarafov menurut para kritikus menunjukkan bagaimana struktur hukum di Bulgaria digunakan untuk mempertahankan kekuasaan politik.
Baik pejabat Eropa maupun Bulgaria mengakui bahwa langkah lebih lanjut diperlukan untuk memperkuat kemerdekaan peradilan. Hanya setelah reformasi Komisi Anti-Korupsi selesai dengan meyakinkan, Komisi dapat melepaskan bagian dana UE yang dibekukan tersebut.