Undang-undang yang baru saja disahkan oleh parlemen Ukraina dan ditandatangani oleh presiden ini memberikan peran sentral kepada jaksa agung dalam penyitaan barang bukti dalam kasus korupsi. Sebelumnya, lembaga anti-korupsi memiliki kewenangan yang lebih mandiri. Model baru ini dirancang untuk mencegah penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan, namun justru menimbulkan banyak kekhawatiran.
Inti kritikan adalah bahwa dua lembaga utama pemberantasan korupsi, NABU dan SAPO, kehilangan kekuatan mereka. Mereka hanya dapat melakukan penyitaan harta jika mendapatkan izin eksplisit dari jaksa agung. Menurut para penentang undang-undang ini, hal ini membuat mereka bergantung pada arahan politik sehingga kemerdekaan mereka terancam.
Komisi Eropa telah mengajukan pertanyaan tajam tentang dampak undang-undang ini terhadap negara hukum dan kemerdekaan lembaga-lembaga tersebut. UE menekankan bahwa pendekatan yang kredibel terhadap korupsi tetap menjadi syarat mendasar untuk negosiasi keanggotaan lebih lanjut dengan Ukraina. UE juga mengingatkan pada kesepakatan sebelumnya di mana Ukraina berjanji untuk memperkuat kebijakan anti-korupsinya.
Dari Brussel, terdapat apresiasi atas janji Ukraina bahwa parlemen bersedia melakukan perubahan. Pejabat Ukraina menyatakan bahwa keprihatinan UE direspon dengan serius dan undang-undang baru ini akan diperbaiki. Perhatian juga akan diberikan pada kewenangan tepat lembaga terkait dan peran jaksa agung.
Situasi ini memicu debat di dalam Ukraina mengenai keseimbangan antara pemberantasan korupsi dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem peradilan. Pendukung undang-undang menegaskan bahwa mekanisme kontrol yang lebih ketat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dan sewenang-wenang. Sementara lawan berkhawatir reformasi ini akan dimanfaatkan untuk mengintervensi penyelidikan.
Kontroversi ini muncul saat Ukraina ingin menunjukkan diri sebagai kandidat tepercaya untuk keanggotaan UE. Brussel mengharapkan negara calon anggota untuk sepenuhnya mengakui prinsip negara hukum. Hambatan apa pun terhadap kemerdekaan lembaga peradilan dianggap sebagai penghalang serius bagi integrasi lebih lanjut.
Minggu-minggu mendatang akan menjadi penentu arah yang dijalani Ukraina. Meski perubahan konkrit atas undang-undang tersebut belum dipresentasikan, jelas bahwa negara ini berada di bawah pengawasan ketat. Tekanan domestik maupun harapan internasional memaksa Kiev untuk mengkaji ulang undang-undang pemberantasan korupsi.