Pemerintah Ukraina menegaskan bahwa keanggotaan penuh di UE menjadi prioritas utama, idealnya mulai tahun depan. Dalam proses ini, kecepatan dianggap lebih penting daripada akses langsung ke semua hak dan subsidi UE.
Salah satu bagian penting dari sikap Ukraina adalah kesediaan untuk menunda subsidi pertanian sementara waktu. Ukraina mungkin tidak akan mengklaim dukungan dari anggaran pertanian Eropa dalam beberapa tahun mendatang, anggaran yang merupakan bagian terbesar dari anggaran UE.
Seperempat UE
Sektor pertanian merupakan isu sensitif dalam Uni Eropa. Besarnya sektor pertanian Ukraina dan dampak potensial terhadap pembagian subsidi UE saat ini telah membuat beberapa negara UE yang berorientasi agraris bersikap hati-hati. Pertanian Ukraina kira-kira sebesar seperempat pertanian seluruh UE.
Promotion
Mempercepat
Dengan sementara mengabaikan subsidi ini, Ukraina berusaha menghilangkan kekhawatiran tersebut dan memperlancar negosiasi untuk penerimaan penuh yang cepat. Namun, ini berarti integrasi sektor pertanian kemungkinan baru akan sepenuhnya selesai di kemudian hari.
Penundaan beberapa tahun untuk pertanian dapat memungkinkan negara-negara UE mengambil keputusan tahun ini mengenai anggaran multi-tahun dan kebijakan pertanian yang direncanakan untuk periode 2028 - 2035.
Keanggotaan Parsial
Di saat yang sama, di UE ada usulan dari Prancis dan Jerman untuk menggunakan fase peralihan. Dalam rencana ini Ukraina akan lebih dekat dengan Uni, namun belum memiliki hak penuh. Struktur seperti itu berarti negara ini belum memiliki hak suara penuh.
Pemimpin Ukraina menanggapi usulan semacam ini dengan kritis. Mereka menekankan bahwa Ukraina ingin diperlakukan sebagai calon anggota penuh, tanpa bentuk keanggotaan terpisah atau yang diperkecil.
Mendesak
Bagi Kyiv, Uni Eropa harus memberikan kejelasan mengenai jalur menuju keanggotaan penuh. Ini meliputi jadwal konkret dan perlakuan yang setara dibandingkan dengan negara calon lainnya.
Meski perjanjian keanggotaan dicapai dengan cepat, proses tersebut tetap memakan waktu. Semua negara anggota harus menyetujui perjanjian tersebut secara terpisah, yang biasanya memakan waktu bertahun-tahun.